14 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyiapkan sejumlah skenario distribusi energi untuk menjaga ketahanan pasokan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Perusahaan menerapkan skema distribusi reguler, alternatif, dan darurat guna memastikan pasokan energi tetap terjaga.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, sekitar 19 persen pasokan minyak mentah nasional masih berasal dari kawasan Timur Tengah. Karena itu, Pertamina menyiapkan berbagai strategi distribusi agar rantai pasok tetap berjalan.
“Saat ini kami bisa sampaikan bahwa kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah itu sekitar 19 persen. Saat ini kami juga telah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler, alternatif, maupun emergensi,” kata Baron di Jakarta dikutip pada Kamis (5/3/2026).
Pertamina terus mengkaji berbagai strategi pengadaan dan distribusi energi untuk menjaga stabilitas pasokan nasional. Perusahaan menegaskan seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.
“Untuk penyediaan energi, kami menyiapkan beberapa strategi yang saat ini sedang berproses. Kami tetap mengedepankan tata kelola yang baik dalam memastikan distribusi energi berjalan dengan aman,” ujar Baron.
Perusahaan juga memantau situasi dua kapal Pertamina yang masih berada di kawasan Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.
“Untuk di Selat Hormuz memang benar ada dua kapal Pertamina yang masih berada di sana. Sebenarnya ada empat kapal dalam perjalanan, tetapi dua lainnya berada di luar Selat Hormuz. Saat ini kami terus memantau dan memastikan yang pertama adalah keselamatan para awak kapal, kemudian juga terkait keamanan aset kapal yang berada di sana,” kata Baron.
Pertamina memastikan pasokan energi untuk periode Ramadan dan Idul Fitri 2026 telah dipersiapkan lebih awal. Perusahaan juga membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri untuk menjaga kelancaran distribusi energi selama periode tersebut.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus menghitung berbagai skenario dampak konflik global terhadap pasokan energi nasional. Pemerintah diminta memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap aman.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” kata Bahlil.
Penutupan Selat Hormuz menjadi perhatian pemerintah karena jalur tersebut dilalui sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur itu juga dilalui sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah.
Bahlil menyebut impor minyak mentah Indonesia dari kawasan tersebut berkisar 20 hingga 25 persen dari total kebutuhan nasional. Sumber pasokan lain berasal dari Afrika, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain seperti Brasil.
“Impor crude kita dari Middle East sekitar 20 sampai 25 persen. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil,” ujar Bahlil.
Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dengan mengalihkan sebagian pembelian minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain. Salah satu opsi yang ditempuh ialah meningkatkan pembelian dari Amerika Serikat.
Langkah serupa juga dilakukan pada komoditas LPG yang selama ini masih bergantung pada impor. Kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 7,8 juta ton pada tahun ini.
“Sekarang sekitar 70 persen LPG kita ambil dari Amerika, dan sebagian dari Middle East. Kita switch lagi agar tidak mengambil risiko dari kawasan yang terkait dengan Selat Hormuz,” kata Bahlil.
Untuk impor BBM jenis bensin, pemerintah menilai pasokan relatif aman karena berasal dari negara di luar Timur Tengah. Pasokan diperoleh dari kawasan lain termasuk Asia Tenggara melalui kontrak jangka panjang.
Bahlil juga memastikan stok energi nasional masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Ketahanan stok BBM, crude, dan LPG rata-rata berada di atas standar minimum nasional sekitar 21 hari.
