Flotilla Disergap, Flotilla Tetap Berlayar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Barangkali ini adalah pelayaran manusia di dunia yang tidak atau belum pernah sampai ke tujuannya. Yaitu pelayaran para aktivis kemanusiaan internasional dari banyak titik pemberangkatan, menembus blokade laut Israel menuju Jalur Gaza (Gaza Strip).

Uniknya, para pemberani tersebut sedari awal sudah sadar bahwa memang sulit untuk sampai ke Gaza di tengah-tengah blokade Israel. Maka, target minimal mereka adalah membuka mata dunia dan membangun opini publik bahwa ada di penjajahan (blokade) di Gaza dan perlu perhatian ekstra dari dunia untuk mendukung penduduk sipil di Gaza. 

Armada yang diorganisir oleh aktivis kemanusiaan lintas negara, lintas agama/ ideologi, lintas budaya da dan lintas telah berlayar menuju Gaza setidaknya 13–15 kali sejak tahun 2010 (misi Freedom Flotilla) meskipun jumlah pastinya bergantung pada seberapa luas definisi "armada" (misi kapal tunggal ataukah misi konvoi besar).

Misi Freedom Flotilla menuju Gaza berlangsung sejak tahun 2010 yang berujung dengan penyergapan oleh tentara Israel pada 31 Mei 2010 di Laut Mediterania dengan korban tewas 10 orang (warga Turki dan Amerika) serta 2 (dua) orang aktivis Indonesia tertembak di dada dan di tangan di atas kapal MV Mavi Marmara. 

Misi-misi selanjutnya berlangsung nyaris setiap tahun. Dan semuanya berakhir dengan penyergapan, Masing-masing pada 2011 (Freedom Flotilla II), 2015 (Freedom Flotilla III), Women’s Boat to Gaza (2016), 2018 (Just Future for Palestine), Mei – Oktober 2025 (Freedom Flotilla Coalition - Global Sumud Flotilla I, 2026 (Global Sumud Flotilla II).

Penyergapan Israel di Selatan Pulau Kreta, Yunani

Penyergapan terakhir Israel terhadap misi Global Sumud Flotilla terjadi di perairan internasional dekat Kreta, Yunani pada 29-30 April 2026. Setelah armada tersebut meninggalkan Spanyol dan berlayar ke timur melintasi Mediterania dengan singgah di Italia. Ada 22 dari 58 kapal peserta armada tersebut yang dinaiki dan dinonaktifkan mesin dan sistem navigasi-nya oleh pasukan angkatan laut Israel (Republika, 30/04/2026).  

Yunani memprotes bahwa kapal-kapal Israel beroperasi di luar perairan teritorial Yunani tanpa konsultasi sebelumnya, dan meminta Israel untuk menarik diri dan memulangkan para penumpang ke Yunani. Ada 211 aktivis di atas kapal-kapal tersebut yang disergap, walau versi Israel hanya mengakui 175 orang aktivis saja yang disergap.

Dari jumlah tersebut, ada aktivis yang diculik oleh Israel dan telah dipindahkan ke penjara yang dikelola Israel di wilayah kantong Palestina itu. Dua aktivis itu yakni Sheif Abukeshek warga negara Spanyol dan Swedia keturunan Palestina dan Thiago Avila, warga negara Brasil (Republika, 03/05/2026).

Israel mengancam akan membunuh dua aktivis kemanusian asal Brasil, dan Palestina tersebut. Juga, mengancam keduanya akan tetap hidup namun dalam penjara selama seratus tahun. Ancaman-ancaman itu, disampaikan tim interogasi militer zionis terhadap Thiago dan Seif. Thiago dan Sheif menceritakan proses interogasi yang mereka alami kepada Pengacara Hadeel Abu Salih dan Lubna Tuma yang merupakan bagian dari tim Adalah, kelompok pendamping hukum Global Sumud Flotilla (Republika, 05/05/2026).

Israel menyatakan bahwa mereka sedang menegakkan blokade maritimnya terhadap Gaza dan bahwa operasi tersebut "damai" dan sesuai dengan hukum internasional; namun, penyelenggara armada dan Turki mengecamnya sebagai "pembajakan" dan serangan ilegal terhadap warga sipil di perairan internasional.

Erika Guevara Rosas, Direktur Senior Riset, Advokasi, Kebijakan, dan Kampanye Amnesty International, mengatakan bahwa pencegatan kapal-kapal Armada Global Sumud oleh Israel yang terang-terangan dan melanggar hukum, serta penahanan sewenang-wenang terhadap puluhan aktivis, menggarisbawahi konsekuensi berbahaya dari impunitas selama beberapa dekade atas kejahatan keji Israel yang terus berlanjut terhadap warga Palestina, termasuk genosida di Jalur Gaza dan apartheid, serta pendudukan ilegal wilayah Palestina. Angkatan laut Israel yang menempuh jarak ratusan mil di laut hanya untuk memastikan kapal-kapal sipil yang membawa makanan, susu formula bayi, dan perlengkapan medis tidak sampai ke Palestina menunjukkan sejauh mana Israel siap bertindak untuk mempertahankan blokade kejam dan melanggar hukum yang telah berlangsung selama 19 tahun terhadap Jalur Gaza yang diduduki (amnesty.org.au, 01/05/2026)

Mengapa Aktivis Tetap Berlayar ke Gaza

Dari kacamata awam aktivitas kemanusiaan ini mungkin dianggap aneh. Apalagi, sudah diketahui bahwa amat sulit menembus blokade laut Israel ke Gaza. Kalau bisa dibilang nyaris tak mungkin. Apalagi ada Amerika Serikat di belakang kebijakan dan tindakan Israel. Namun blokade Israel terhadap Gaza memang adalah kejahatan berat, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan menimbulkan penderitaan amat serius terhadap rakyat Gaza. 

Israel telah memblokade Gaza sejak tahun 2007. Setahun setelah Hamas secara resmi memenangkan Pemilu Legislatif di Palestina dengan mendapatkan 74 kursi parlemen berbanding 45 kursi dari Fatah. Namun kemenangan Hamas ini diabaikan Israel, sebaliknya Israel memperketat kontrol dan kemudian memberlakukan blokade darat, udara, dan laut atas Jalur Gaza. Alasan resmi Israel adalah mencegah kelompok militan, terutama Hamas, memasukkan senjata dan mencegah serangan roket ke wilayah Israel, tetapi faktanya pembatasan tersebut mencakup hampir semua barang dan pergerakan manusia.

Blokade ini mencakup pembatasan ketat impor dan ekspor, penyempitan lintasan keluar masuk lewat perbatasan dengan Israel dan Mesir, serta larangan terbang atau berlayar keluar dari Gaza. 

PBB dan banyak lembaga hak asasi manusia menyebut kebijakan ini sebagai hukuman kolektif (collective punishment) terhadap warga sipil Gaza (news.un.org, 01/05/2025) yang mengakibatkan kerusakan ekonomi, krisis kemanusiaan, dan kondisi yang sering digambarkan sebagai “penjara terbuka terbesar sedunia” atau the largest open prison in the world.

Blokade Israel terhadap Jalur Gaza sejak 2007 telah menyebabkan keruntuhan ekonomi struktural, dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan kemanusiaan tertinggi di dunia. PBB mengungkapkan bahwa gudang-gudang OCHA, yang dulunya merupakan jalur utama bagi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza, sekarang sudah kosong. Hal ini menandai titik balik yang suram bagi wilayah yang terkepung tersebut, yang telah lama bergantung pada bantuan internasional untuk menopang populasinya yang berjumlah lebih dari dua juta orang (Republika, 10/04/2025).

Laporan UNCTAD PBB memperkirakan blokade 2007–2018 mengakibatkan kerugian ekonomi Gaza hingga 16,7 miliar dolar AS, sekaligus membuat ekonomi Gaza “hampir ambruk”. Meski populasi Gaza tumbuh sekitar 40 persen dalam periode itu, ekonominya hanya tumbuh sekitar 4,8 persen, jauh di bawah tingkat permintaan pekerjaan dan konsumsi (unctad.org, 20/11/2020). 

Tingkat pengangguran Gaza melonjak dari 35 persen pada 2006 menjadi sekitar 52 persen pada 2018, dengan pengangguran lulusan universitas beberapa kali lebih tinggi. Kemiskinan melonjak dari 39 persen pada 2007 menjadi 55 persen pada 2017, sementara parlemen Palestina Memphis memperkirakan kini sekitar 85 persen penduduk Gaza hidup di bawah garis kemiskinan (www.etf.europa.eu).

PBB dan lembaga kemanusiaan mengingatkan bahwa tanpa perubahan, blokade dan kerusakan perang berulang akan membuat Gaza tidak layak huni dari sisi ekonomi dan infrastruktur. Dampak ekonomi ini juga memperburuk krisis kesehatan, sanitasi, dan akses air, serta mendorong migrasi, depresi, dan frustasi sosial dalam jangka panjang.

Laporan UNRWA pada 29 April 2026 (unrwa.org, 29/04/2026) melaporkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam penyakit kulit ektoparasit seperti kudis, selain cacar air, yang memperburuk kesehatan masyarakat. Kasus yang didokumentasikan meningkat tiga kali lipat antara Januari dan Maret 2026, dengan titik-titik rawan diidentifikasi di daerah Mawasi–Khan Younis. Infestasi tikus dan parasit yang meluas, termasuk kudis dan kutu, terus dilaporkan di seluruh lokasi pengungsian, didorong oleh kepadatan penduduk yang parah, terganggunya layanan air, sanitasi, dan kebersihan (WASH), dan kondisi lingkungan yang buruk.

Kurangnya pasokan bahan kimia untuk pengendalian hama dan tikus tetap menjadi kendala kritis dalam mengatasi masalah ini, begitu pula kurangnya minyak pelumas yang dapat mengurangi operasi pengolahan limbah dan air limbah yang didukung generator dalam jangka pendek dan dengan demikian meningkatkan risiko kesehatan masyarakat.

Médecins Sans Frontières (MSF) melaporkan bahwa kekurangan air yang parah di Gaza disebabkan oleh kerusakan luas pada infrastruktur air dan sanitasi serta pembatasan berkelanjutan pada bahan bakar, listrik, dan pasokan terkait air, yang sangat penting agar sistem dapat beroperasi. Hampir 90 persen infrastruktur air dan sanitasi di Gaza telah hancur atau rusak, secara signifikan membatasi akses air bersih bagi penduduk dan meningkatkan risiko penyakit di tengah kondisi hidup yang padat dan memburuk. Menurut data Klaster WASH, sekitar 80 persen penduduk Gaza saat ini bergantung pada truk pengangkut air untuk air minum mereka (unrwa.org, 29/04/2026). 

Semua alasan di atas mendorong para aktivis kemanusiaan untuk berjuang membuka blokade laut Israel ke Gaza dengan misi bantuan kemanusiaan bernama Freedom Flotilla dan sejenisnya Terus menerus, setiap tahun, setiap waktu, sampai Palestina Merdeka. 

Brussels Declaration 2026 dan Seruan Pembukaaan Koridor Maritim Kemanusiaan 

Kongres Parlemen Global Sumud Flotilla di Brussels, Belgia pada 22 April 2026 adalah pertemuan para pemimpin politik dan aktivis yang diadakan bersama misi Global Sumud Flotilla menuju Gaza 2026, yang dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah-pemerintah di negara Eropa dan utamanya di Israel, melalui tindakan terkoordinasi di laut dan di parlemen. Kegiatan ini berfokus pada pembukaan koridor maritim kemanusiaan yang diverifikasi PBB dan menghasilkan Deklarasi Brussels 2026.

Peserta kegiatan ini termasuk anggota parlemen, pemimpin politik, dan pejabat PBB serta aktivis dari berbagai negara seperti Hazami Barmada, Jeremy Corbyn, Rima Hassan, Irene Montero, Francesca Albanese, Marc Botenga, Sira Rego, Manon Aubry, Lynn Bolan, Cecilia Strada, Carlo Sommaruga, Michael Fakhri, Surya Deva, Mustafa Barghouti, dan lain-lain. 

Deklarasi Brussels 2026 menyerukan pembukaan koridor maritim kemanusiaan yang diverifikasi PBB, yang didasarkan pada hukum internasional, hukum laut, dan Manual San Remo tentang konflik bersenjata di laut. Termasuk bagian dari deklarasi ini adalah mengakhiri transfer senjata dan kerja sama keamanan dengan Israel, membangun akuntabilitas parlemen, dan mempertahankan jaringan internasional untuk mengawal keadilan bagi Palestina. Kata kuncinya Adalah : end the siege, end the complicity, end the impunity and end the genocide, open maritime humanitarian corridor ! (Hentikan blockade, hentikan keterlibatan (dengan Israel), hentikan impunitas (para penjahat kemanusiaan Israel, hentikan genosida, buka koridor laut kemanusiaan (ke Gaza). 

Deklarasi Brussels 2026 ini lahir karena Uni Eropa umumnya tidak menganjurkan Misi Freedom Flotilla sebagai metode pengiriman bantuan. Padahal, para aktivis Flotilla meyakini bahwa tekanan politik formal diperlukan karena krisis Gaza memerlukan tekanan politik dan kemanusiaan tak sekedar hukum internasional. 

Negara-negara dan badan-badan seperti Uni Eropa dan PBB terpecah karena memberi klaim hukum Deklarasi Brussel atas koridor laut yang benar-benar diberlakukan akan membutuhkan konfrontasi yang mahal secara politik dengan kebijakan blokade Israel, konsensus tentang legalitas blokade, dan kesediaan untuk menanggung risiko keamanan dan operasional yang signifikan. 

Dalam praktiknya, sebagian besar pemerintah Eropa puas dengan koridor terbatas, dinegosiasikan, dan disetujui Israel; misalnya rute "Amalthea" Siprus di bawah Mekanisme Resolusi Dewan Keamanan PBB 2720/ 2023) daripada koridor berbasis hak yang kuat yang lahirkan di Brussels, April 2026.

Rute Amalthea (atau Rencana Amalthea) adalah inisiatif kemanusiaan yang diprakarsai oleh Siprus untuk membuka koridor maritim guna mengirimkan bantuan kemanusiaan secara langsung dari Siprus ke Gaza, Palestina. Pelabuhan Larnaca di Siprus digunakan sebagai pusat pemeriksaan dan pemberangkatan bantuan. Bantuan diperiksa bersama oleh tim Siprus, UE (Frontex), dan Israel sebelum dikirim, seringkali melalui pelabuhan Ashdod. Rencana ini didukung oleh berbagai pihak termasuk Uni Emirat Arab (melalui Amalthea Fund), Amerika Serikat, Prancis, dan PBB (sesuai Resolusi 2720).

Menegakkan koridor yang kuat seperti yang tersirat di Deklarasi Brussels 2026 mengharuskan negara-negara untuk siap melindungi kapal dari kemungkinan intersepsi Israel atau untuk menerima biaya politik jika kapal mereka dihentikan atau dinaiki. Sesuatu yang sudah terjadi di akhir April 2026 ketika Israel menyergap kapal-kapal misi Global Sumud Flotilla di perairan internasional Selatan Pulau Crete, Yunani.

Francesca Albanese dan Cara Mengakhiri Genosida dan Apartheid di Gaza

Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, yang juga seorang pengacara Italia dan pernah tinggal enam tahun di Indonesia, mengatakan di Brussels pada 22 April 2026 bahwa kejahatan yang terjadi di Palestina sudah jelas, tugas kita sekarang, termasuk negara-negara anggota PBB, adalah dengan tidak berdagang dan tidak membantu negara yang melakukan genosida (di Gaza), dan mengakhiri keterlibatan (end the complicity). Kita punya kekuatan. Namun kekuatan tidak cukup tanpa sasaran yang jelas, tanpa disiplin, koordinasi dan kepemimpinan. 

Kemudian, wawancara eksklusif KOMPAS terhadap Albanese pada 15 April 2026 (Kompas.id, 17/04/2026) menyitir ucapan Albanese sebagai berikut: Saya 100 persen yakin bahwa apartheid akan berakhir dalam beberapa bulan jika negara-negara anggota (PBB) menyatakan embargo senjata dan menghentikan perdagangan dengan Israel. Kita hidup di dunia ekonomi yang saling terhubung dan, jika bukan karena seperti bisnis yang mendapat keuntungan dari dan membantu Israel dalam penggusuran warga Palestina, Israel tidak akan mampu menggusur segmen tanah ilegal yang dibangun Palestina. Kemudian sanksi harus diberlakukan. Jika sanksi tidak diberlakukan oleh negara-negara anggota (PBB), oleh Dewan Keamanan, maka negara-negara anggota PBB harus menghentikan perdagangan dengan Israel.

Francesca telah bersikap dan para aktifis kemanusiaan di Misi Flotilla ke Gaza sudah berlayar (walau kemudian disergap). Dan tentunya mereka bukan orang-orang ‘bodoh’ yang ‘kurang kerjaan’. Mereka orang-orang yang paham situasi, bahwa yang terjadi di Gaza (dan Palestina) tidak semata-mata isu agama atau ideologi, namun tentang penjajahan, genosida, kejahatan pada kemanusiaan, apartheid, kejahatan perang dan terorisme negara. Yang dapat direduksi dengan membuka blokade Gaza dan jalur bantuan kemanusiaan, mengakhiri perdagangan senjata dan produk lainnya sebagai wujud keterlibatan dengan genosida dan apartheid (complicity), serta mengakhiri impunitas para pelaku genosida disana. 

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.