9 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) meluncurkan program transformasi kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk pondok pesantren (ponpes), sebagai salah satu upaya penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja. Ribuan UMKM dan pesantren di Indonesia akan semakin dibina oleh BI melalui program tersebut agar bisa naik kelas.
“Program ini merupakan komitmen dari BI, pemerintah, dan mitra strategis BI untuk UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan terpadu, kemandirian UMKM, sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu Tahun 2026 di Kompleks BI, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Perry menjelaskan, program tersebut dinilai penting karena beberapa alasan. Pertama, karena kondisi yang penuh ketidakpastian di tengah gejolak global akibat perang di Timur Tengah, perang dagang AS, serta ketidakpastian geopolitik, keuangan, dan ekonomi.
“Dalam situasi ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Apa yang terjadi di global, we have to move on,” tuturnya.
Kedua, karena UMKM memiliki potensi yang sangat besar. UMKM merupakan pilar penting pembangunan dengan jumlah mencapai lebih dari 65 juta di Indonesia. Meskipun sebagian besar UMKM di Indonesia masih berskala kecil, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
“Memajukan UMKM berarti mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja, menyejahterakan keluarga, dan juga bisa meneruskan generasi kita,” ujarnya.
Ketiga, karena pengembangan UMKM merupakan program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga menjadi salah satu pilar penting program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yakni ekonomi kerakyatan.
“Jadi, kenapa program ini penting, satu, karena globalnya bergejolak, kita enggak bisa mengandalkan global, mari kita perkuat kekuatan kita. Dua, UMKM itu betul-betul pilar penting bagi pertumbuhan, kesejahteraan, kemudian dorongan untuk generasi yang akan datang. Tiga, mari kita jadikan program ini sebagai bagian penting dari Asta Cita untuk ekonomi kerakyatan,” terangnya.
Menurut Perry, BI memiliki 46 kantor perwakilan dengan jumlah UMKM binaan mencapai lebih dari 3.000 UMKM. Pada sektor pesantren, lebih dari 1.500 pesantren di seluruh Indonesia menjadi binaan BI.
Lebih lanjut, Perry menerangkan program transformasi tersebut cukup berbeda dibandingkan program-program serupa yang pernah bergulir sebelumnya, baik di BI maupun pemangku kepentingan lainnya. Program ini meliputi tiga proses, yakni pendidikan kewirausahaan, sertifikasi, dan uji coba magang.
Ia menjelaskan, selama sekitar 2 hingga 2,5 bulan, para pelaku UMKM akan mendapatkan pendidikan kewirausahaan. Pembinaan pada tahapan tersebut meliputi tidak hanya pengetahuan kewirausahaan secara teknis, tetapi juga kemampuan bisnis.
Setelah lulus tahapan itu, peserta akan mengikuti sertifikasi sebagai bukti kompetensi.
“Setelah sertifikasi, baru diceburkan (tahap selanjutnya) uji coba magang. Ini betul-betul praktik, istilah kerennya sandboxing,” tuturnya.
Ia menambahkan, pada akhirnya para UMKM akan diberi insentif berupa modal usaha untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis.
