7 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyatakan komitmennya dalam upaya menguatkan sinergi pembiayaan hijau untuk mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan. BI bersama Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) mencatat, telah memfasilitasi business matching pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hijau dengan nilai mencapai Rp 96 miliar.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan, pembiayaan hijau telah menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan iklim dan tekanan global terhadap lingkungan. Mengutip riset terbaru Council on Foreign Relation (2025), Destry menyebutkan perubahan cuaca global diperkirakan berdampak pada kerugian PDB mencapai 40 persen hingga akhir abad atau 75 tahun ke depan.
Untuk itu, sinergi antara bank sentral, regulator sektor keuangan, kementerian teknis, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha dinilai menjadi prasyarat utama dalam membangun ekosistem keuangan hijau yang kokoh dan berkelanjutan.
Salah satu langkah konkret BI adalah berkolaborasi dalam IKBI, forum yang melibatkan 15 bank, World Wildlife Fund (WWF), dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Forum ini mengusung visi mendorong penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.
“Pada Mei–Juni 2025, Bank Indonesia bersama IKBI telah memfasilitasi business matching pembiayaan untuk UMKM hijau dengan nilai mencapai Rp 96 miliar. Program piloting juga berhasil mengklasifikasikan pembiayaan kepada UMKM hijau senilai Rp 29,3 triliun, baik langsung maupun melalui rantai pasok, termasuk penerbitan obligasi hijau,” ujar Destry dalam keterangannya, dikutip Ahad (10/8/2025).
Selain itu, lanjut Destry, business matching yang diselenggarakan BI bersama 14 kementerian/lembaga dan 10 lembaga keuangan telah mempertemukan 394 UMKM dengan pihak pembiayaan. “Hasilnya, komitmen pembiayaan mencapai lebih dari Rp 300 miliar selama Februari hingga Juni 2025,” terangnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Juda Agung menyoroti tantangan dan peluang green jobs dalam menyongsong ekonomi masa depan. Ia menuturkan, green jobs bukan sekadar sumber lapangan kerja, tetapi juga penggerak transformasi struktural melalui teknologi bersih, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan industrialisasi rendah karbon.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jika kita ingin transisi hijau yang inklusif dan berdampak luas, UMKM harus menjadi aktor utamanya. Kita perlu memperkuat ekosistem pendukungnya, yakni akses pembiayaan hijau dengan skema ramah bagi usaha mikro, serta kemitraan strategis agar UMKM hijau bisa masuk ke rantai pasok industri besar, termasuk ekspor,” ujar Juda.
Lebih lanjut, dalam kerangka Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), BI menetapkan insentif likuiditas hingga 0,5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) bagi bank yang menyalurkan pembiayaan hijau. BI juga melonggarkan Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan ke sektor hijau.
Untuk mendukung transisi hijau, BI menyediakan Pedoman Model Bisnis UMKM Hijau, kalkulator hijau untuk menghitung emisi karbon, pendampingan usaha, serta memperkuat pasar keuangan hijau melalui pembelian Sukuk Negara Hijau dan penerbitan Sukuk BI Inklusif dengan underlying 100 persen berupa Sukuk Negara Hijau.
Bagi masyarakat, pembiayaan hijau membuka akses produk dan layanan keuangan ramah lingkungan seperti kredit rumah hijau, kendaraan listrik, hingga pembiayaan usaha berbasis ekonomi sirkular. BI mencatat, hingga 1 Juli 2025, pembiayaan hijau yang disalurkan perbankan mencapai Rp 33,7 triliun untuk perumahan hijau dan kendaraan listrik.
Juda menekankan, BI konsisten memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan otoritas terkait lainnya, serta akademisi. Bersama Universitas Gadjah Mada (UGM), pada KKI 2025, BI meluncurkan Buku Kajian Ekosistem Pembiayaan Hijau untuk UMKM. Buku ini diharapkan menjadi rujukan berbagai pihak dalam memperkuat kebijakan, inovasi produk, dan kapasitas sektor keuangan dalam mendukung transisi hijau.
