9 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah antisipasi menyusul ancaman krisis pasokan minyak dan gas, termasuk LPG, akibat penutupan sebagian Selat Hormuz oleh Iran di tengah konflik di kawasan Teluk. Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan sejumlah program.
Program-program yang didorong Prabowo antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW, penggantian pembangkit diesel dengan PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai (battery energy storage system/BESS), serta konversi 120 juta sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik. Kebijakan lain mencakup penerapan work from home (WFH) satu hari per pekan dan percepatan pencampuran bahan bakar nabati hingga 50 persen (B50).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemerintah menyiapkan delapan langkah dalam kerangka efisiensi dan transformasi budaya kerja nasional, termasuk penghematan anggaran perjalanan dinas, imbauan hemat energi, dan pembatasan pembelian BBM hingga 50 liter per hari. Sementara itu, Menteri ESDM memastikan cadangan energi nasional masih di atas standar minimum dan pemerintah telah mengidentifikasi sumber pasokan alternatif.
Menteri Investasi dan Hilirisasi menambahkan percepatan pengembangan energi terbarukan, seperti energi surya dan panas bumi, untuk mengurangi kerentanan sistem energi. Kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi dalam dua bulan.
Lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat dalam kondisi krisis, berbagai ide untuk mengatasi tekanan jangka pendek dan panjang lazim disampaikan. Namun, menurut Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, tidak seluruh gagasan atau ide layak untuk dilaksanakan karena kendala teknis, ekonomi, sosial, dan dampak jangka panjang bagi publik.
Oleh karena itu, IESR mendorong Presiden Prabowo menilai efektivitas program-program yang diusulkan para menterinya berdasarkan kelayakan pelaksanaan, kemampuan mengurangi ketergantungan BBM dalam jangka menengah dan panjang, tidak menciptakan beban fiskal baru, serta keberlanjutan pascakrisis akibat perang di Iran selesai. Salah satu program yang dicermati IESR adalah rencana retrofit 120 juta kendaraan bermotor menjadi motor listrik.
"Keberhasilan program konversi 120 juta motor menjadi motor listrik harus mempertimbangkan ekosistem, keekonomian, serta minat dan dukungan masyarakat," kata Fabby dalam pernyataannya, Rabu (1/4/2025).
Fabby menilai rencana konversi 120 juta motor berbahan bakar menjadi listrik dalam waktu singkat bukan gagasan yang layak secara teknis dan ekonomis serta berpotensi menimbulkan beban fiskal. Menurutnya, risiko kegagalan rencana ini tinggi sehingga tidak efektif memangkas ketergantungan BBM.
Fabby mengatakan, program ini sebenarnya bukan program baru, melainkan kelanjutan dari pemerintah sebelumnya. Ia mencatat pada 2022, Kementerian ESDM mencanangkan konversi 120 juta sebagai program untuk mencapai target net zero emission dan penghematan subsidi BBM yang meningkat akibat kenaikan harga minyak karena serangan Rusia ke Ukraina.
Pada saat itu, Kementerian ESDM menargetkan konversi sebesar 50 ribu unit pada 2023 dan 150 ribu unit pada 2024, serta memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta, yang kemudian dinaikkan menjadi Rp 10 juta per unit. "Pada kenyataannya target tersebut tidak tercapai. Hanya tercapai konversi 1.000 unit motor pada 2023, dan revisi target 2024 menjadi 50 ribu juga tidak tercapai," kata Fabby.
Fabby mengatakan kegagalan program ini seharusnya dievaluasi Kementerian ESDM dan dilakukan pembenahan melalui penguatan ekosistem konversi motor listrik yang terdiri atas ketersediaan bengkel konversi tersertifikasi, proses sertifikasi kendaraan listrik yang cepat dan murah, ketersediaan rantai pasok motor, baterai, dan battery management system (BMS) yang andal dan terjangkau, penguatan standar motor konversi, serta minat dan partisipasi masyarakat.
Fabby menjelaskan salah satu faktor penentu keberhasilan program konversi adalah ketersediaan bengkel konversi yang tersertifikasi. Tanpa hal ini, konversi tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan regulasi dan tidak mendapatkan izin laik jalan. Untuk dapat melakukan konversi 120 juta motor dalam lima tahun, rata-rata harus dilakukan 24 juta konversi motor setiap tahun.
"Dengan perkiraan kemampuan bengkel dengan dua sampai tiga mekanik terlatih melakukan konversi 900 hingga 1.500 unit per tahun, diperlukan 16 ribu hingga 27 ribu bengkel konversi tersertifikasi di seluruh Indonesia," katanya.
Menurut Fabby, ketersediaan bengkel konversi saat ini tidak memadai, baik dari sisi jumlah maupun distribusi lokasinya. Hingga akhir 2025, ia mencatat hanya ada 39 bengkel konversi yang tersertifikasi Kementerian Perhubungan, sebagian besar berada di Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali. Hingga 2024, seluruh bengkel ini melakukan konversi untuk 42 ribu unit kendaraan.
Biaya konversi satu unit motor diperkirakan sebesar Rp 12 juta hingga Rp 16 juta, tergantung pada kapasitas mesin dan baterai serta kelengkapan lain. Fabby mengatakan total biaya ini tidak sepadan jika dibandingkan dengan harga motor baru dan lamanya waktu yang diperlukan untuk konversi. Untuk menarik keikutsertaan pemilik motor, menurut Fabby, pemerintah memiliki opsi untuk memberikan subsidi biaya konversi motor berbahan bakar ke listrik.
"Apabila hanya diserahkan pada keputusan pemilik motor, dapat dipastikan mereka tidak akan melakukan konversi ke motor listrik karena tingginya biaya," kata Fabby.
