3 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya refocusing anggaran di tengah meningkatnya harga energi imbas perang di Timur Tengah. Program MBG pada hari Sabtu dihapus untuk menghemat sekitar Rp 50 triliun per tahun.
Ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Juanda, berpandangan kebijakan penghapusan program MBG pada hari Sabtu merupakan keputusan yang bagus. Namun, pemerintah harus lebih menekankan fokus pada perbaikan manajemen pelaksanaan MBG.
“MBG dikurangi satu hari yakni pada Sabtu, apakah make sense atau tidak, jawaban singkatnya sih itu lebih baik daripada tidak, lebih baik daripada tidak sama sekali berubah,” ujar Bambang dalam acara Strategic Talk Series 1 bertajuk ‘Tata Kelola Makan Bergizi Gratis agar Kebijakan Fiskal Optimal’ yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB pada Rabu (29/4/2026).
Kendati demikian, pengurangan hari dalam program MBG bukan menjadi variabel yang paling disorot. Bambang memandang manajemen program MBG merupakan hal fundamental yang mesti diperbaiki. “Terus, apakah memang harus dikurangi dua hari atau tiga hari, kalau bisa dalam memecahkan ini (persoalan MBG) bukan sekadar mengurangi hari, tetapi bagaimana sih kebijakannya berjalan optimal,” tuturnya.
Bambang menerangkan, dengan dana MBG yang jumbo yakni Rp 335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, seyogianya pemanfaatannya bisa mencapai tujuan. Adapun tujuan MBG yakni meningkatkan status gizi masyarakat, mendukung tumbuh kembang anak dan kualitas SDM, membiasakan pola makan sehat dan gizi seimbang, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta mendorong ekonomi lokal.
Namun, pertanyaannya adalah apakah implementasi program MBG yang telah dilakukan lebih dari setahun itu berjalan sesuai arah tujuan? Sementara justru muncul banyak persoalan, seperti kasus-kasus keracunan MBG hingga tergerusnya perekonomian rakyat kecil.
Diketahui, tujuan MBG menurut Badan Gizi Nasional (BGN) berupa lima hal, yakni meningkatkan status gizi masyarakat (terutama mengatasi stunting dan malnutrisi), mendukung tumbuh kembang anak dan kualitas SDM, memberikan edukasi gizi dan pola makan sehat, menurunkan risiko kesakitan dan kematian, serta mendorong ekonomi lokal.
Melihat dinamika yang terjadi di lapangan, nilai-nilai fundamental yang mestinya dijadikan fokus di antaranya pemilihan mitra. Menurut Bambang, mitra MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus profesional, tidak asal-asalan. Hal itu meminimalisasi berbagai persoalan yang muncul soal manajemen hingga kualitas produk yang sampai kepada siswa.
“Pemilihan mitra harus profesional. Saya tidak antipati kalau eksekutif, legislatif, misalkan TNI atau Polri enggak boleh (menjadi mitra MBG). Mereka boleh, kita dukung, kalau punya kapasitas maksudnya, kalau memang sudah ada rekam jejak bahwa sudah biasa sehingga bisa memberikan pelayanan,” terangnya.
Dengan menggandeng mitra MBG yang profesional, diyakini persoalan-persoalan yang muncul di lapangan bisa terminimalisasi, seperti kualitas MBG yang tidak bergizi, kualitas MBG yang sudah tidak layak dimakan, atau kasus siswa keracunan MBG.
“Jadi menurut saya, lebih bagus yang fundamental yang harus diubah. Jangan hanya sekadar mengurangi hari,” ujarnya.
