12 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, RIAU — Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan 29 orang sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan. Total area terdampak dari kasus ini mencapai 213 hektare. Temuan itu merupakan bagian dari 35 laporan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ditangani sejak Januari hingga Juli 2025, dengan total tersangka 44 orang dan luasan kebakaran mencapai 269 hektare.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat lonjakan titik panas di wilayah Riau. Hingga Ahad (20/7/2025), terdeteksi 790 hotspot dan 27 titik api aktif. Hanya dalam sehari, luas kebakaran meningkat tajam dari 546 hektare menjadi sekitar 1.000 hektare.
KLH/BPLH menilai pola persebaran titik api menunjukkan indikasi pembakaran yang sistematis dan berulang. Situasi ini dinilai membahayakan kesehatan warga, memperburuk kualitas udara antarwilayah, dan berpotensi mencoreng komitmen iklim Indonesia di tingkat global.
“Kondisi ini tidak dapat dianggap sebagai kejadian biasa. Lonjakan titik api dan luasan kebakaran yang masif hanya dalam waktu singkat mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan lapangan dan masih rendahnya kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Selasa (22/7/2025).
Para tersangka berasal dari berbagai wilayah, yaitu Kampar (7 orang), Rokan Hilir (5), Indragiri Hulu (5), Kuantan Singingi (3), Rokan Hulu (3), serta masing-masing satu orang dari Pelalawan, Indragiri Hilir, Dumai, dan Pekanbaru. Barang bukti yang disita mencakup cangkul, parang, korek api, kayu bekas terbakar, dan jeriken bahan bakar. Banyak kasus terjadi di lahan gambut, kawasan hutan produksi terbatas, hingga di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo.
Hanif mengapresiasi langkah cepat Polda Riau dalam pengungkapan kasus ini. Ia menyebut keberhasilan mengungkap 29 tersangka dalam sepekan menunjukkan keseriusan penegakan hukum dan menjadi peringatan bahwa praktik pembakaran tidak akan ditoleransi.
KLH/BPLH juga tengah memproses sanksi administratif bagi perusahaan pemegang izin konsesi yang lalai dalam mencegah karhutla. Mereka diwajibkan membangun sekat kanal di lahan gambut, menyediakan sarana pemadaman dini, serta melakukan patroli rutin bersama masyarakat.
KLH/BPLH telah memanggil sejumlah pelaku usaha seperti RAPP, Sinar Mas Group, dan PTPN IV Regional III untuk memastikan komitmen mereka terhadap upaya pencegahan dan pemulihan lingkungan. Di sisi lain, kerja sama dengan BMKG terus diperkuat dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah rawan.
Operasi OMC ditujukan untuk mempercepat pembentukan hujan buatan agar bisa membantu menekan potensi kebakaran, khususnya di kawasan gambut yang sangat kering.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengerahkan satu unit helikopter water bombing dan berencana menambah tiga unit lainnya. Dukungan dari sektor swasta pun datang, salah satunya dari Sinar Mas Group yang mengirimkan helikopter ke wilayah Bangko Sempurna, Rokan Hilir, salah satu wilayah dengan titik api terbanyak.
Pemerintah daerah di 12 kabupaten telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Namun, medan yang sulit, kondisi gambut yang kering, serta angin kencang masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian kebakaran.
“Saya menegaskan bahwa pembakaran lahan dalam bentuk apa pun adalah pelanggaran hukum berat yang akan ditindak tanpa kompromi. Setiap pelaku, baik individu maupun korporasi, akan dikenai sanksi pidana dan administratif. Kami tidak akan membiarkan bencana tahunan ini terus mengancam lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat,” kata Hanif.
Ia juga meminta kepala daerah, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat untuk memperkuat pengawasan wilayahnya. Edukasi publik, patroli darat, dan pelibatan kelompok masyarakat peduli api dinilai perlu digerakkan secara masif.
“Kami terus bekerja untuk memastikan udara bersih, hutan lestari, dan masyarakat yang sehat. Tapi perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi antar sektor adalah kunci. Mari bersama kita hentikan pembakaran lahan sebelum api menghentikan kehidupan kita,” ujar Hanif.
